“Bayar Pajak Kini Lebih Mudah! Tanpa Ribet Data, Sumbar Hadirkan Solusi Cerdas untuk Warga”
PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menghadirkan gebrakan progresif dalam pelayanan publik. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), masyarakat kini diberikan kemudahan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan meskipun data KTP dan STNK belum sinkron.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini terkendala urusan administratif, khususnya bagi pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, pemerintah ingin memastikan bahwa niat baik masyarakat untuk taat pajak tidak terhambat oleh persoalan teknis.
Kepala Bapenda Sumbar, Al Amin, S.Sos., MM, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil evaluasi langsung terhadap kondisi di lapangan. Menurutnya, banyak masyarakat yang sebenarnya ingin memenuhi kewajiban pajak, namun terkendala proses administrasi yang belum rampung.
“Yang terpenting adalah kepatuhan pajak terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat menunggak hanya karena persoalan data. Pembayaran bisa dilakukan sekarang, sementara administrasi seperti balik nama dapat diselesaikan kemudian,” ujarnya.
Meski memberikan kelonggaran, kebijakan ini tetap mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini cukup membawa KTP pemilik saat ini, STNK asli, serta surat pernyataan kesediaan untuk melakukan balik nama pada tahun berikutnya.
Langkah ini dinilai sebagai solusi cerdas—memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap patuh pajak tanpa mengabaikan pentingnya legalitas kendaraan di masa mendatang.
Lebih dari sekadar kewajiban, pajak kendaraan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Dana yang terkumpul dari PKB menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat secara luas.
Dengan pendekatan yang lebih humanis dan solutif, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap tingkat kepatuhan pajak masyarakat akan meningkat signifikan. Kebijakan ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah hadir sebagai fasilitator yang memahami kebutuhan warganya.
Kini, tak ada lagi alasan untuk menunda. Saatnya menjadi warga bijak—bayar pajak tepat waktu demi Sumatera Barat yang lebih maju dan berkelanjutan.