Bangkit dari Luka Banjir, PUPR Kota Padang Kebut Pemulihan Infrastruktur Rp1,6 Triliun Demi Wujudkan "Padang Rancak"
PADANG – Luka yang ditinggalkan banjir bandang 25 November 2025 perlahan mulai dijahit melalui kerja nyata. Pemerintah Kota Padang, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terus mempercepat pemulihan infrastruktur dengan dukungan anggaran yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Langkah besar ini menjadi bukti keseriusan pemerintah mengembalikan denyut kehidupan masyarakat sekaligus mewujudkan program unggulan "Padang Rancak."
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana. Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan pemerintah pusat menjadi kekuatan utama agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
"Pemulihan infrastruktur pascabanjir merupakan prioritas utama. Kami ingin masyarakat kembali menikmati jalan, jembatan, sungai, dan jaringan irigasi yang aman serta berfungsi optimal," ujarnya.
Kolaborasi Besar, Anggaran Capai Rp1,6 Triliun
Dinas PUPR Kota Padang mengelola dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp212 miliar. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai sumatera V Padang (BWSSV) turut menggelontorkan hampir Rp1 triliun untuk normalisasi sungai, termasuk penanganan Batang Air Dingin dan Batang Kuranji yang menjadi kawasan rawan banjir.
Tak hanya itu, hampir Rp400 miliar juga dialokasikan untuk memperbaiki wilayah yang mengalami kerusakan berat, seperti Tabiang Banda Gadang, Batu Busuk, Lubuk Minturun, dan sejumlah kawasan terdampak lainnya.
Total anggaran tersebut menjadi investasi besar dalam membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Irigasi dan Jalan Jadi Prioritas
Selain infrastruktur perkotaan, perhatian serius juga diberikan pada sektor pertanian. Dinas PUPR menargetkan pemulihan 2.149 hektare lahan pertanian yang terdampak banjir melalui perbaikan jaringan irigasi.
Sebanyak 13 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang masuk dalam daftar prioritas agar produktivitas pertanian masyarakat dapat kembali meningkat.
Di kawasan perkotaan, tim reaksi cepat PUPR terus bergerak menangani jalan berlubang, mengatasi genangan air, mengeruk sedimen, serta membersihkan saluran primer di sejumlah titik rawan seperti Banda Jati, Kali Mati, hingga kawasan GOR Haji Agus Salim.
Ajak Masyarakat Berpartisipasi
Malvi Hendri menambahkan, keberhasilan pemulihan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu, Dinas PUPR membuka ruang pengaduan melalui kanal media sosial resmi agar setiap persoalan infrastruktur dapat segera ditindaklanjuti.
"Kami terus berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan serta membuka laporan masyarakat. Harapannya, program unggulan Bapak Wali Kota Padang, Padang Rancak, dapat diwujudkan secara bertahap sesuai skala prioritas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tutup Malvi Hendri.