Maria Doeni Isa Pastikan BPBPK Sumbar Kawal Kebutuhan Padang, SPAM hingga TPST/RDF Jadi Prioritas
PADANG — Persoalan air bersih, pengelolaan sampah hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang. Berbagai kebutuhan tersebut didorong untuk segera mendapatkan dukungan pemerintah pusat agar pemulihan layanan dasar masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemko Padang, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Di hadapan jajaran BPBPK Sumbar, Fadly Amran menegaskan bahwa kebutuhan air bersih merupakan salah satu persoalan mendesak yang harus segera dicarikan solusi. Terlebih, sejumlah wilayah di Kota Padang menghadapi persoalan kekeringan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” ujar Fadly.
Menurutnya, kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi dapat berkembang hingga sambungan rumah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” katanya.
Wilayah Pauh dan Kuranji menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam pengembangan SPAM tersebut. Pemko Padang berharap sistem penyediaan air minum dapat diperluas hingga ke rumah-rumah warga yang membutuhkan.
Lahan SPAM Gunung Pangilun Jadi Perhatian
Selain SPAM berbasis kerja sama dengan Unand, pembangunan SPAM Gunung Pangilun juga menjadi agenda penting dalam audiensi tersebut.
Fadly menyampaikan, kebutuhan lahan untuk pembangunan SPAM tersebut mencapai sekitar 13.000 meter persegi. Namun, lahan yang tersedia saat ini baru sekitar 8.175 meter persegi.
Keterbatasan lahan tersebut mendorong Pemko Padang dan BPBPK Sumbar untuk mencari solusi teknis agar pembangunan tetap dapat direalisasikan. Terlebih, proyek tersebut mendapat dukungan dengan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
BPBPK Sumbar selanjutnya akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan yang tersedia untuk mengoptimalkan rencana pembangunan.
Sampah Diubah Menjadi Energi
Tak hanya air bersih, persoalan sampah juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Fadly Amran meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
Konsep tersebut dinilai strategis karena sampah tidak semata-mata berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” tutur Fadly.
Menurutnya, keberadaan industri semen di sekitar Sumatera Barat juga membuka peluang pemanfaatan hasil olahan RDF sebagai bahan bakar alternatif. Karena itu, pembangunan fasilitas pengolahan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang persoalan persampahan di Kota Padang.
BPBPK Pastikan Tindak Lanjut ke Pemerintah Pusat
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa memastikan pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan Pemko Padang melalui perencanaan teknis dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk SPAM Unand, BPBPK menargetkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga sambungan rumah dapat dirampungkan pada awal Januari 2027. Setelah itu, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027, dengan pelaksanaan pembangunan dijadwalkan sepanjang 2027 hingga 2028.
Sementara untuk fasilitas TPST/RDF, BPBPK Sumbar akan melanjutkan proses melalui review DED dengan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Untuk kawasan terdampak banjir, Maria mengatakan penyusunan DED akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” jelas Maria.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan pemerintah pusat melalui BPBPK Sumbar. Dari air yang mengalir ke rumah-rumah warga, sampah yang diolah menjadi energi, hingga infrastruktur yang bangkit setelah diterjang bencana, Pemko Padang berharap seluruh program tersebut dapat bergerak dari meja perencanaan menuju pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat.