Merawat Kepercayaan Publik, Yopi Krislova Pimpin Disdikbud Padang Tuntaskan Rekomendasi BPK
PADANG — Transparansi dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan komitmen dalam menjaga kepercayaan publik. Prinsip itulah yang ditegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi belanja bantuan sosial (bansos) pengadaan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2025.
Di bawah kepemimpinan Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut dipastikan telah ditindaklanjuti. Kelebihan pembayaran yang ditemukan dalam pemeriksaan telah dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini menjadi bentuk keseriusan Disdikbud Padang dalam memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat tata kelola bantuan pendidikan agar semakin tepat sasaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi anggaran pengadaan seragam sekolah dan LKS tercatat sebesar Rp6.194.435.600 atau sekitar Rp6,19 miliar. Angka tersebut merupakan bagian dari alokasi belanja bansos APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21,66 miliar, dengan total realisasi mencapai Rp17,94 miliar.
Yopi Krislova Bergerak Cepat, Inspektorat Langsung Turun Melakukan Riksus
Yopi Krislova menegaskan, pihaknya tidak ingin membiarkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berlarut-larut tanpa penyelesaian. Begitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan, Disdikbud langsung meminta Inspektorat Kota Padang melakukan pemeriksaan khusus (riksus) guna menelusuri persoalan yang menjadi catatan auditor.
"Kami tidak menunggu lama. Begitu LHP BPK terbit, kami langsung meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk transparan, kooperatif, dan patuh terhadap aturan," ungkap Yopi.
Dari hasil pemeriksaan khusus tersebut, diketahui adanya kelebihan pembayaran yang berkaitan dengan persoalan validitas data penerima bantuan. Di antaranya data siswa ganda serta siswa yang telah pindah sekolah, tetapi masih tercatat dalam daftar penerima bantuan.
Menurut Yopi, persoalan tersebut berakar pada administrasi dan pemutakhiran data yang belum sepenuhnya akurat.
"Persoalannya ada pada data. Ada data ganda, ada siswa yang sudah pindah sekolah tetapi masih tercatat sebagai penerima. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran. Ini persoalan administrasi data, bukan penggelapan," jelasnya.
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu, pihak sekolah bersama para vendor atau penyedia barang menunjukkan respons kooperatif dengan memenuhi kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran.
Yopi bahkan memperlihatkan bukti penyetoran pengembalian dana kepada wartawan saat memberikan keterangan di Padang, Senin (3/11/2026).
"Pihak-pihak terkait, baik kepala sekolah maupun vendor atau penyedia barang, telah merespons temuan ini dengan baik. Mereka sudah melakukan penyetoran pengembalian dana ke kas daerah sesuai ketentuan," tegasnya.
Ia memastikan seluruh kewajiban pengembalian telah diselesaikan dan tidak ada lagi tunggakan yang belum ditindaklanjuti.
"Kami sudah tuntas. Semua sudah dikembalikan. Buktinya ada. Kami siap diaudit kapan pun," ujar Yopi.
Perbaikan Data Menjadi Kunci, Disdikbud Perketat Validasi Penerima Bantuan
Di balik penyelesaian rekomendasi BPK, Disdikbud Padang juga menyiapkan langkah pembenahan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Yopi Krislova menyebutkan, pihaknya akan memperketat mekanisme verifikasi penerima bantuan melalui sinkronisasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pemutakhiran data siswa secara berkala, serta peningkatan pengawasan terhadap administrasi sekolah.
Sekolah juga diminta lebih disiplin memperbarui data peserta didik setiap bulan, terutama menyangkut siswa pindah sekolah dan perubahan status penerima bantuan.
"Ke depan, kami akan memperbaiki sistem datanya. Kami akan sinkronkan dengan Dapodik dan sekolah harus melakukan pembaruan setiap bulan. Jangan sampai ada lagi data yang tidak valid," katanya.
Yopi berharap masyarakat dapat melihat persoalan tersebut secara utuh dan proporsional. Sebab, program bantuan seragam sekolah dan LKS merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti proses pendidikan dengan lebih baik.
Menurutnya, evaluasi administrasi harus menjadi momentum pembenahan, bukan alasan untuk mengabaikan manfaat program pendidikan yang telah dirasakan masyarakat.
"Bantuan seragam dan LKS ini sangat bermanfaat bagi siswa kami. Jangan sampai karena ada persoalan administrasi data, kemudian manfaat besar dari program ini menjadi hilang. Kami sudah melakukan perbaikan dan seluruh kelebihan pembayaran juga sudah dikembalikan," tuturnya.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Komitmen
Penyelesaian rekomendasi BPK tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran pendidikan membutuhkan ketelitian sejak tahap perencanaan, pendataan penerima, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Disdikbud Kota Padang menyatakan kesiapannya membuka dokumen bukti penyetoran pengembalian dana kepada publik sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bantuan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan, tetapi juga dari ketepatan penerima, tertibnya administrasi, serta kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan setiap catatan pemeriksaan.
Bagi Disdikbud Padang, menuntaskan rekomendasi BPK bukanlah garis akhir. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi pijakan untuk membangun tata kelola pendidikan yang semakin bersih, tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik.