Ketua DPW FRN Counter Polri Sumbar Tegaskan Dukungan untuk Kapolda Djati Wiyoto dan Perangi Hoaks
PADANG – Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak secepat kilat, kebenaran kerap berhadapan dengan kabar palsu yang menyusup tanpa permisi. Di ruang digital, satu informasi yang belum terverifikasi dapat menjelma menjadi keresahan, bahkan mengusik ketenteraman masyarakat.
Menyikapi tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Polda Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.
Komitmen itu disampaikan Ketua DPW PW FRN Counter Polri Sumbar, Ridwan Syafriandi, S.IP. Menurutnya, dukungan terhadap institusi Polri merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus membangun ruang informasi yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab.
“DPW PW FRN Counter Polri Sumatera Barat berkomitmen menjadi mitra strategis Polda Sumbar dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif. Dukungan yang kami berikan tetap berada dalam koridor hukum, objektif, serta bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujar Ridwan.
Ia menilai, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan memperoleh informasi, muncul pula tantangan berupa maraknya hoaks, disinformasi, serta kabar yang belum terverifikasi.
Jika tidak disikapi secara bijak, kata Ridwan, informasi semacam itu dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas keamanan.
Karena itu, FRN Counter Polri Sumbar berkomitmen mengambil peran dalam membangun ekosistem informasi yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat. Organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi insan pers, tetapi juga berupaya menjadi jembatan komunikasi antara Polri, media, dan masyarakat.
“Kami hadir untuk menjadi jembatan informasi yang objektif dan berimbang. Informasi harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik. Terhadap informasi yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan masyarakat, kami akan memberikan kontra narasi berdasarkan fakta dan data,” tegasnya.
Menurut Ridwan, upaya melawan hoaks bukan berarti membungkam kritik. Sebaliknya, kritik yang lahir dari data dan fakta merupakan bagian penting dalam membangun institusi yang lebih baik.
Ia pun menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy dalam menjalankan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, penguatan keamanan, serta pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Namun, dukungan tersebut tetap berjalan beriringan dengan independensi pers dan fungsi media sebagai kontrol sosial.
“Kami mendukung setiap kebijakan dan program positif Polda Sumbar yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Apabila terdapat kritik maupun masukan, tentu akan kami sampaikan secara santun, objektif, berdasarkan data dan fakta, serta melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.
Menurutnya, kemitraan yang sehat bukanlah hubungan yang menutup mata terhadap kekurangan, melainkan hubungan yang mampu saling menguatkan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
“Dukungan bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial. Kemitraan yang baik adalah kemitraan yang saling menguatkan demi kepentingan masyarakat,” tegas Ridwan.
Ajak Insan Pers dan Pegiat Media Sosial Lawan Hoaks
Lebih jauh, Ridwan mengajak seluruh insan pers, perusahaan media, jurnalis, serta pegiat media sosial di Sumatera Barat untuk bersama-sama menjaga ruang publik dari arus informasi yang menyesatkan.
Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membentuk opini publik. Karena itu, setiap informasi yang diproduksi dan disebarluaskan harus memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Kami mengajak seluruh rekan-rekan wartawan, jurnalis, pengelola media, dan pegiat media sosial di Sumatera Barat untuk bersama-sama menciptakan ruang informasi yang sehat, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ridwan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program-program Kapolda Sumbar yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di Ranah Minang.
Baginya, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Keamanan juga lahir dari kesadaran bersama, termasuk dari cara masyarakat menggunakan media dan menyebarkan informasi.
“Menjaga ruang publik, baik di dunia nyata maupun ruang digital, merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari jadikan pena, kamera, mikrofon, dan media sosial sebagai sarana edukasi, pemersatu, serta penyebar informasi yang menenangkan masyarakat,” tuturnya.
Ia meyakini, sinergi yang kuat antara Polri, insan pers, dan masyarakat akan menjadi kekuatan penting dalam menjaga Sumatera Barat tetap aman, damai, dan harmonis.
Ridwan berharap kolaborasi antara Polda Sumbar, media, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan demikian, kemitraan tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, transparan, dan berintegritas.
“Dengan sinergi dan komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama membangun kepercayaan publik, menjaga stabilitas keamanan, serta merawat kedamaian Sumatera Barat,” pungkas Ridwan Syafriandi.
Versi ini dibuat lebih tajam pada isu hoaks, lebih kuat dalam menonjolkan sosok Ridwan Syafriandi, dan lebih elegan dalam menggambarkan kemitraan FRN, media, masyarakat, serta Polda Sumbar.