Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kasatgas PRR Turun Langsung ke Pesisir Selatan, Pantau Percepatan Pemulihan Pascabencana


PESISIR SELATAN — Upaya memulihkan Kabupaten Pesisir Selatan dari dampak banjir dan tanah longsor terus dipacu. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memperkuat koordinasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Komitmen tersebut terlihat saat Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) turun langsung ke sejumlah titik terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (12/8/2026).

Kunjungan dipimpin Kaposko Nasional Satgas PRR, Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K., S.H., M.H. Rombongan turut diikuti Kolonel Laut (S) Dr. Daniel Setiawan, S.E., S.T., M.Tr.Opsla., M.Han., CIQnR., CIQaR., CRMP., Beni Sujanto, A.KS., M.Si., Ir. Yosephus Nugroho, Ario, serta Pratu Jainuddin Nur.

Setibanya di Sumatera Barat, rombongan terlebih dahulu dijemput di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pesisir Selatan, dilakukan briefing bersama jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait.

Dari BIM, rombongan kemudian bergerak menuju Kecamatan Bayang. Titik pertama yang menjadi perhatian adalah kawasan Batang Bayang di Kapelgam, salah satu lokasi yang berkaitan dengan penanganan dampak bencana.

Peninjauan berlanjut ke Kecamatan Bayang Utara. Di kawasan ini, Kasatgas PRR melihat langsung lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) yang dipersiapkan bagi masyarakat terdampak.

Tidak berhenti di sana, rombongan kemudian meninjau lokasi normalisasi sungai di Muara Air. Infrastruktur pengendalian aliran sungai tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan sekaligus langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.

Rangkaian kunjungan lapangan itu menjadi kesempatan bagi Satgas PRR untuk melihat secara langsung kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai kebutuhan yang masih harus dituntaskan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ekspose Penanganan Bencana

Usai meninjau sejumlah lokasi, agenda dilanjutkan dengan ekspose Pemkab Pesisir Selatan mengenai perkembangan penanganan banjir dan tanah longsor.

Ekspose yang berlangsung di Pandan View Mandeh pada malam hari tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kasatgas PRR dalam kesempatan itu didampingi Sekda Pesisir Selatan Zainal Arifin, Kalaksa BPBD Armen AP., MM., Asisten Pembangunan dan Perekonomian Hadi Susilo, Kadis PUPR Japeri, Kadis Sosial dan PPPA Ilham Syahputra, Kadis Perhubungan Zoni Eldo, Kadis Kesehatan dan PPKB Agustina Rahmadani, Camat Bayang Yuhendro Nasti, Sekcam Bayang Utara serta para wali nagari setempat.

Berbagai program penanganan dipaparkan, mulai dari pembangunan Huntap, normalisasi sungai hingga pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Kalaksa BPBD Pesisir Selatan Armen AP., MM. mengatakan, kunjungan Posko Nasional Satgas PRR menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan perkembangan penanganan di lapangan.

Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman.

“Peninjauan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan penanganan pascabencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Armen.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah-langkah penanganan yang masih diperlukan.

“Kita berharap melalui kunjungan ini, berbagai persoalan di lapangan dapat dilihat secara langsung dan menjadi bahan evaluasi serta penguatan koordinasi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tambahnya.

Memastikan Pemulihan Berjalan Tepat Sasaran

Bagi Pesisir Selatan, proses pemulihan pascabencana bukan sekadar mengembalikan apa yang pernah rusak. Lebih dari itu, pembangunan kembali diharapkan mampu menghadirkan kawasan yang lebih aman dan masyarakat yang lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Kehadiran Posko Nasional Satgas PRR di sejumlah titik terdampak menjadi bagian dari upaya memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sinergi antara pemerintah pusat, Pemkab Pesisir Selatan, TNI, Polri dan seluruh pemangku kepentingan pun menjadi kunci. Sebab, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama, dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Dengan koordinasi yang semakin kuat, pembangunan Huntap, normalisasi sungai dan perbaikan berbagai infrastruktur diharapkan dapat dipercepat. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada satu tujuan: mengembalikan kehidupan masyarakat Pesisir Selatan sekaligus membangun daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana.