Menjaga Air, Menjaga Kehidupan: Rifda Suryani Pacu 75 Proyek Strategis SDABK Sumbar
PADANG — Air bukan sekadar aliran yang membelah daratan. Di balik sungai yang terjaga, bendung yang kokoh, serta jaringan irigasi yang kembali berfungsi, ada denyut kehidupan masyarakat yang harus terus dipelihara.
Semangat itulah yang kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK). Dengan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp195,1 miliar, sebanyak 75 kegiatan strategis infrastruktur sumber daya air dipacu untuk segera direalisasikan di berbagai daerah.
Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat infrastruktur pengairan yang memiliki peran vital bagi masyarakat, mulai dari pengendalian banjir, pengamanan pantai, pemeliharaan sungai hingga rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar merespons kebutuhan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pascabencana yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Secara keseluruhan, tambahan alokasi TKD yang diterima Pemprov Sumbar pada 2026 mencapai Rp534,98 miliar, dengan salah satu porsi terbesar diarahkan untuk pembenahan infrastruktur sumber daya air melalui Dinas SDABK.
Rifda Suryani Kebut Proses Pengadaan
Di tengah besarnya anggaran dan banyaknya paket pekerjaan yang harus dituntaskan, Kepala Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suryani, memastikan seluruh tahapan pengadaan terus dipacu.
Menurut Rifda, percepatan bukan berarti mengabaikan aturan. Setiap tahapan tetap harus berjalan sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan nantinya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dari total 75 kegiatan, pelaksanaannya terbagi dalam beberapa kelompok pekerjaan sesuai kebutuhan infrastruktur sumber daya air. Kami terus mendorong agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan sehingga kegiatan dapat segera direalisasikan di lapangan,” ujar Rifda di Padang, Senin (10/8/2026).
Hingga saat ini, progres pengadaan 75 kegiatan tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Sebanyak 13 kegiatan telah menandatangani kontrak, kemudian 4 kegiatan telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
Sementara itu, 42 kegiatan sedang dalam tahap evaluasi E-Katalog, 8 kegiatan telah resmi tayang di E-Katalog, dan 8 kegiatan lainnya masih dalam proses penyusunan serta persiapan perencanaan.
Bagi Dinas SDABK, setiap tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan tidak berhenti di atas dokumen, tetapi benar-benar bergerak menuju lapangan.
Rp115,34 Miliar untuk Sungai dan Pengamanan Pantai
Dari keseluruhan anggaran Rp195,1 miliar, sektor sungai dan pengamanan pantai mendapatkan perhatian besar.
Total Rp115,34 miliar dialokasikan untuk 40 paket kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan wilayah dari ancaman banjir maupun abrasi.
Rinciannya meliputi Rp106,88 miliar untuk pembangunan tanggul sungai, Rp6,73 miliar untuk pembangunan pengaman pantai, serta Rp933,13 juta untuk pemeliharaan aliran sungai.
Selain itu, terdapat anggaran Rp700 juta untuk penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan pengendali banjir, lahar, dan pantai. Sedangkan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan/embung dialokasikan sebesar Rp96,15 juta.
Per 5 Agustus 2026, sebanyak 24 kegiatan sektor sungai dan pengamanan pantai masih dalam masa evaluasi E-Katalog, sementara 8 kegiatan telah tayang. Paket lainnya terus didorong memasuki tahap finalisasi dokumen pengadaan.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat sungai dan kawasan pesisir merupakan bagian dari benteng pertama Sumbar dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Rp49,60 Miliar untuk Menjaga Ketahanan Pangan
Tak hanya sungai dan pantai, perhatian Dinas SDABK juga diarahkan kepada sektor yang langsung bersentuhan dengan kehidupan petani.
Sebanyak Rp49,60 miliar disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung yang mengalami kerusakan.
Dari jumlah tersebut, Rp41,52 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Rp7,95 miliar untuk rehabilitasi bendung irigasi, serta Rp125 juta untuk penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan irigasi/ rawa.
Sejumlah lokasi prioritas turut menjadi sasaran program.
Di antaranya Irigasi Bandar Panjang Salayo yang berada di Kabupaten Solok dan Kota Solok dengan anggaran Rp5 miliar untuk penanganan sepanjang 2.765,42 meter.
Kemudian Irigasi Ladang Laweh, Kabupaten Padang Pariaman, mendapat alokasi Rp3,5 miliar dengan panjang penanganan 1.919,47 meter.
Selanjutnya Irigasi Batang Sianok, Kabupaten Agam, dialokasikan Rp3 miliar untuk penanganan sepanjang 1.628,01 meter.
Untuk sektor bendung, terdapat Bendung Batang Talawi di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh dengan alokasi Rp3 miliar, serta Bendung Batang Lampasi di wilayah yang sama dengan anggaran Rp1,5 miliar.
Sejumlah paket rehabilitasi jaringan irigasi strategis lainnya juga tersebar di Kabupaten Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman Barat dan sejumlah wilayah lainnya.
Dari Infrastruktur Menuju Manfaat untuk Rakyat
Bagi Rifda Suryani, pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak semata-mata berbicara tentang angka anggaran maupun jumlah paket pekerjaan.
Lebih jauh, pembangunan tersebut menyangkut bagaimana air tetap mengalir ke sawah, bagaimana sungai mampu menampung debit air, bagaimana kawasan pesisir terlindungi, serta bagaimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa terus dibayangi ancaman banjir dan abrasi.
Rifda optimistis rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung akan memberikan dampak langsung terhadap pemulihan sektor pertanian masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya terdampak bencana.
“Intinya, anggaran ini kita arahkan untuk mendukung infrastruktur sumber daya air yang memang dibutuhkan, baik untuk pengendalian dan pengamanan sungai maupun untuk menjaga fungsi jaringan irigasi agar manfaatnya langsung dirasakan petani dan masyarakat luas,” pungkasnya.
Kini, pekerjaan besar itu tengah berpacu dengan waktu.
Dinas SDABK Sumbar memastikan setiap tahapan dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebab, di balik 75 kegiatan dan Rp195,1 miliar yang digerakkan, ada harapan masyarakat agar infrastruktur air kembali menjadi pelindung, penggerak ekonomi, sekaligus penopang kehidupan.
Dengan percepatan yang terus dilakukan Rifda Suryani bersama jajaran Dinas SDABK, pembangunan diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang terasa hingga ke sawah, sungai, pesisir, dan permukiman masyarakat Sumatera Barat.