Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Maria Doeni Isa Tegaskan Komitmen BPBPK Sumbar, Infrastruktur Dasar Jadi Kunci Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Agam


AGAM — Komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga ke pelosok nagari terus mendapat perhatian serius. Tidak sekadar melalui bantuan sosial, upaya tersebut juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, saat penandatanganan kontrak pekerjaan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Terintegrasi Tahun 2026 untuk wilayah Jorong Gumarang I dan II, Desa Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (17/9/2026).

Bagi Maria Doeni Isa, pembangunan infrastruktur bukan hanya persoalan fisik semata. Lebih dari itu, ketersediaan sarana dasar merupakan bagian penting dari upaya pemerintah membuka akses masyarakat terhadap kehidupan yang lebih sehat, layak, produktif dan berkelanjutan.

Menurutnya, program PKE Terintegrasi dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup.

“Kegiatan PKE ini dirancang khusus untuk menyediakan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami berharap, dengan terpenuhinya akses-akses vital ini, taraf hidup serta kesejahteraan warga di Jorong Gumarang dapat meningkat secara signifikan,” ujar Maria Doeni Isa usai prosesi penandatanganan kontrak.

Ia menegaskan, keberadaan infrastruktur dasar yang memadai di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki dampak yang luas. Akses air bersih, sanitasi yang layak hingga jalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas ekonomi warga.

Melalui program PKE Terintegrasi 2026 tersebut, BPBPK Sumatera Barat menangani sejumlah pekerjaan strategis yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jorong Gumarang I dan II.

Di antaranya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, bersih dan higienis.

Selanjutnya, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk membantu menjamin ketersediaan air bersih yang layak bagi masyarakat.

Tidak kalah penting, program ini juga mencakup peningkatan jalan lingkungan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses yang lebih baik bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Maria Doeni Isa menyampaikan, pembangunan infrastruktur melalui program PKE harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan konstruksi, tetapi juga dari sejauh mana infrastruktur tersebut mampu meningkatkan kualitas kehidupan warga.

“Kita ingin pembangunan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun harus mampu menjawab kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian semangat yang ditekankan Maria Doeni Isa.

Penandatanganan kontrak tersebut sekaligus menjadi awal pelaksanaan pembangunan infrastruktur PKE Terintegrasi di Jorong Gumarang I dan II.

Dengan hadirnya sarana air bersih, sanitasi dan akses jalan lingkungan yang lebih baik, kawasan tersebut diharapkan semakin memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang.

Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga ke kawasan pelosok, sekaligus memperkuat ikhtiar bersama untuk menekan kemiskinan ekstrem melalui pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kalau ingin, saya juga bisa buatkan 5–10 judul yang lebih “menggigit” dengan nama Maria Doeni Isa sebagai fokus utama, cocok untuk portal berita seperti SumateraLine.